Kebijakan Legislasi Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi

  • Dwi Putri Melati Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Abstract

Kebijakan legislasi sebagai elemen penting tata hukum pidana nasional-pada era reformasi yang menarik untuk dicatat ialah pengesahan dan pemberlakuan perundangundangan pidana khusus, yakni Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Undang-undang ini merupakan membutuhkan pencerahan dalam pembaharuan hukum di negara Indonesia dari tata hukum pidana nasional pada masa reformasi ini. Dari latar belakang di atas perlu dikaji bagaimana kebijakan Legislasi Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi. Hasil Penelitian adalah Kebijakan legislasi terhadap sanksi pidana adalah Sanksi dalam Undang-undang Tindak pidana korupsi berupa dan Pengkajian dalam sanksi tindak pidan Korupsi adalah sansi yang ada dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang ada tidak menimbulakan efek jera pada pelakunya dengan demikian saat ini mulai di tinjauu pembenahan dalam sanksi untuk pelaku tindak pidana korupsi dengan meninjau dari hukuman mati dan Harus ada upaya memalukan secara sosial ditambah juga dengan sanksi kurungan.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Dwi Putri Melati, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Fakultas Hukum

Published
2018-01-31
Section
Articles