Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Propinsi Lampung

Authors

  • Erlina B. Universitas Bandar Lampung

DOI:

https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v4i1.57

Keywords:

penegakkan hukum; sanksi; administrasi

Abstract

Meweujudkan supremasi hukum melalui upaya penegakan hukum akan memberikan landasan kuat bagi terselenggaranya pembangunan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan sebagainya. Namun dalam kenyataannya, untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut masih memerlukan proses dan waktu agar supremasi hukum dapat benar-benar memberikan implikasi yang menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan yaitu data sekunderdan data primer, kemudian dianalisis secara kualitatif. Upaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara tertata dan konsisten sesuai dengan kewenangan. Sehubungan dengan hal ini, maka penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (primum remedium). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah digunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (ultimum remedium.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Erlina B., Universitas Bandar Lampung

Dosen Fakultas Hukum dan Program Megester Hukum

Published

2009-01-31

Issue

Section

Articles