Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Kebijakan Hukum Lingkungan

Abstract

Pemerintah Daerah sebagai badan kekuasaan di daerah adalah lembaga yang akan mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijakan bagi seluruh masyarakat di daerahnya. Kebijakan Pemerintah dalam bidang lingkungan adalah bagian dari kebijakanpublik yang diwujudkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nonor 32 Tahun 2004 sebagai dasar terhadap pelaksanaan otonomi daerah memiliki aturan yang berkorelasi langsung terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan didaerah. Aturan tersebut akan berimplikasi terhadap pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di daerah. lmplikasi yang dapad ditimbulkan oleh aturan-aturan otonomi daerah yang berkorelasi terhadap kebijakan lingkungan di daerah bisa dikaji dari beberapa pasal yang terdapatl dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.